JAKARTA. Skema kuota data internet pada kartu prabayar kini menjadi perhatian utama, memicu perdebatan sengit terkait potensi kerugian yang dialami konsumen hingga mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Isu ini pertama kali disuarakan oleh Indonesia Audit Watch (IAW) pada akhir Mei 2025 dan kini bergema hingga ke parlemen.
Konsumen berpendapat bahwa data internet yang telah dibeli seharusnya menjadi hak milik sepenuhnya, tanpa adanya batasan atau ketentuan yang merugikan. Di sisi lain, perusahaan telekomunikasi seluler berdalih bahwa praktik ini lazim dalam bisnis dan sesuai dengan regulasi pemerintah.
Perbedaan pandangan ini memicu pertanyaan mendasar tentang keadilan dan transparansi dalam industri telekomunikasi. Apakah skema kuota saat ini memberikan keuntungan yang seimbang bagi konsumen dan penyedia layanan? Polemik ini menuntut adanya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait.
