BRUSSELS – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengungkapkan kekhawatirannya atas potensi keluarnya Iran dari Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT), sebuah pakta penting yang melarang negara itu mengembangkan senjata nuklir. Macron menilai langkah tersebut sebagai "skenario terburuk" bagi Teheran dan mendesak tindakan internasional untuk mencegahnya.
Ancaman untuk menarik diri dari NPT muncul sebagai respons dari sejumlah politisi Iran terhadap serangan baru-baru ini oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran.
Macron, meskipun mengakui efektivitas serangan AS, memperingatkan bahwa keluarnya Iran dari perjanjian pengendalian senjata akan memiliki konsekuensi yang sangat negatif. Ia menyoroti potensi kegagalan dan pelemahan kolektif jika Iran meninggalkan NPT.
"Harapan kami adalah adanya kesamaan pandangan yang kuat, karena tujuan utamanya adalah mencegah dimulainya kembali aktivitas proliferasi oleh Iran," ujar Macron setelah pertemuan puncak Uni Eropa di Brussels.
Prancis berencana untuk melakukan konsultasi dengan empat anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya, yaitu AS, Inggris, Rusia, dan China, dalam beberapa hari mendatang. Macron juga menginformasikan kepada Presiden AS saat itu, Donald Trump, mengenai komunikasi terbaru Prancis dengan Teheran.
Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, juga menyatakan kekhawatiran, menyebut keluarnya Iran dari NPT sebagai tindakan yang "sangat disesalkan".
Sebelumnya, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Iran, Abbas Golroo, menegaskan bahwa Iran memiliki "hak hukum untuk menarik diri dari perjanjian tersebut" setelah serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir, termasuk lokasi pengayaan uranium di Fordow. Parlemen Iran juga berencana untuk meninjau kembali partisipasi Iran dalam NPT.
Parlemen Iran telah memberikan suara untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menuduh badan PBB tersebut gagal mengutuk serangan AS dengan sepatutnya.
Iran, yang membantah memiliki program nuklir militer, bersikeras bahwa mereka memiliki hak untuk memperkaya uranium untuk tujuan sipil.
