Jakarta – Kabar gembira datang dari hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat, wilayah yang kaya akan sumber daya minyak dan gas (migas) dan telah lama menjadi sumber perselisihan perbatasan selama lebih dari lima dekade. Kawasan strategis di Selat Makassar ini diperkirakan memiliki potensi migas yang dapat dieksploitasi hingga 30 tahun mendatang.
Kesepakatan bersejarah ini diumumkan langsung setelah pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia. Kedua pemimpin negara sepakat untuk segera menuntaskan isu perbatasan yang sudah menjadi agenda penting selama bertahun-tahun.
Presiden memberikan contoh konkret terkait masalah Blok Ambalat. Sambil menyelesaikan aspek-aspek hukum, Indonesia dan Malaysia akan memulai kerja sama ekonomi melalui pengembangan bersama atau joint development.
"Sembari menuntaskan persoalan hukum, kita ingin segera memulai kerja sama ekonomi, yang kita sebut joint development," tegas Presiden.
"Apa pun yang kita temukan di laut tersebut, akan kita eksplorasi bersama-sama. Kita sepakat bahwa kita harus bekerja demi kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing," lanjutnya.
Indonesia dan Malaysia, sebagai negara serumpun, memang kerap dihadapkan pada isu sengketa batas wilayah. Menyikapi hal ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
"Kita sepakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah perbatasan yang mungkin membutuhkan waktu untuk diselesaikan secara teknis, akan tetap diupayakan. Prinsipnya, kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak," ungkap Presiden.
Senada dengan hal tersebut, Perdana Menteri Malaysia menekankan bahwa baik Malaysia maupun Indonesia memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan martabat negara, ekonomi, investasi, perdagangan, hingga pendidikan. Ini termasuk fokus pada penyelesaian konflik maritim.
Menurutnya, diperlukan langkah-langkah konkret agar kedua negara dapat menyelesaikan masalah sengketa, sambil mengoptimalkan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Dalam kasus Blok Ambalat, hal ini diwujudkan melalui kerja sama joint development.
"Jika perundingan menemui sedikit kebuntuan dari segi hukum dan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada halangan untuk kita mempercepat kerja sama ekonomi. Termasuk yang disinggung tadi, joint development authority," jelas Perdana Menteri Malaysia.
Ia menambahkan bahwa persoalan perbatasan ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan secara tuntas, bahkan bisa memakan waktu hingga dua dekade lagi. Oleh karena itu, waktu akan dimanfaatkan secara optimal melalui kerja sama ini agar kedua negara dapat segera menuai hasil.
Sebagai informasi tambahan, Ambalat adalah area perairan seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, berdekatan dengan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia.
Wilayah tersebut telah lama menjadi area konflik antara Indonesia dan Malaysia, terutama karena potensi kekayaan lautnya yang luar biasa, terutama cadangan migas.
Berdasarkan data yang dihimpun, satu titik tambang di Ambalat menyimpan potensi cadangan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Ini hanyalah sebagian kecil, mengingat Ambalat memiliki setidaknya 9 titik tambang. Kandungan migasnya diperkirakan dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun.
