Presiden China, Xi Jinping, melakukan lawatan ke Asia Tenggara pada 14-18 April, namun Indonesia tidak termasuk dalam daftar kunjungannya. Xi hanya mengunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, meskipun sebelumnya Presiden RI, Prabowo Subianto, menjadikan China sebagai salah satu negara pertama yang dikunjunginya setelah dilantik.
Absennya Indonesia dari daftar kunjungan Xi ini terjadi di tengah meningkatnya tensi perang tarif antara China dan Amerika Serikat (AS).
Vietnam dan Kamboja dikenal memiliki hubungan baik dengan China, sementara hubungan Malaysia cenderung fluktuatif. Meski Indonesia dan China memiliki hubungan diplomatik yang erat, mengapa Xi tidak menyempatkan diri ke Jakarta?
Menurut pengamat, tidak ada alasan khusus di balik keputusan Xi untuk tidak berkunjung ke Indonesia. Mengingat jarak geografis yang dekat, masih banyak kesempatan bagi kedua negara untuk bertemu di lain waktu.
Jadwal juga menjadi faktor penentu. Kunjungan Xi ke tiga negara ASEAN berlangsung bersamaan dengan kunjungan Prabowo ke Timur Tengah dan Turki pada 9-14 April. Prabowo baru tiba kembali di Indonesia pada 15 April. Kunjungan kenegaraan biasanya direncanakan jauh hari sebelumnya, dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu kedua belah pihak.
Para pengamat sepakat bahwa absennya Xi dari Indonesia tidak akan berdampak negatif pada hubungan bilateral kedua negara. Investasi China di Indonesia diperkirakan tidak akan terganggu, dan China akan tetap menganggap Indonesia sebagai mitra strategis. Tidak ada indikasi yang mengarah pada potensi kerenggangan hubungan kedua negara.
Kunjungan Xi ke tiga negara ASEAN dipandang sebagai upaya untuk membangun konsolidasi di tengah perang dagang yang dipicu oleh AS. Tujuannya adalah untuk mengajak negara-negara tersebut tetap berpegang pada prinsip pasar terbuka dan mengurangi kemungkinan munculnya gelombang proteksionisme.
Sebagai informasi, AS telah menjatuhkan tarif resiprokal kepada Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. China, di sisi lain, menjadi satu-satunya negara di Asia yang berani melawan kebijakan tersebut dengan menjatuhkan tarif impor balasan untuk barang-barang dari AS.
