Elon Musk, tokoh di balik Tesla dan SpaceX, melancarkan kritik pedas terhadap rancangan undang-undang (RUU) perpajakan dan pengeluaran yang sedang digodok oleh pemerintahan Donald Trump. Kritik ini memicu wacana pembentukan partai politik baru di Amerika Serikat.
Meskipun hubungan keduanya tampak harmonis, Musk secara terbuka mengecam RUU tersebut, menyebutnya sebagai "RUU Perbudakan Utang." Melalui platform X, Musk menyampaikan serangkaian kecaman tajam terhadap RUU yang sedang diproses di Senat melalui mekanisme rekonsiliasi anggaran, yang memungkinkan Partai Republik untuk meloloskan undang-undang tanpa dukungan Demokrat.
"Setiap anggota Kongres yang berjanji memangkas pengeluaran pemerintah, namun kemudian memilih kenaikan utang terbesar dalam sejarah, seharusnya merasa malu!" tulis Musk. Ia bahkan mengancam akan menggagalkan mereka dalam pemilihan pendahuluan mendatang.
Kritik tajam Musk tidak berhenti di situ. Ia, yang dikabarkan telah menginvestasikan dana besar untuk mendukung kampanye Trump dan Partai Republik pada Pemilu 2024, menyerukan pembentukan partai politik baru. Musk menilai sistem politik saat ini dikuasai oleh satu partai yang hanya mementingkan diri sendiri.
"Dengan pengeluaran gila dalam RUU ini, yang meningkatkan plafon utang hingga rekor LIMA TRILIUN DOLAR, jelas bahwa kita hidup di negara satu partai – PARTAI BABI GEMUK!!," tegas Musk. "Sudah waktunya untuk partai baru yang benar-benar peduli pada rakyat," tambahnya.
Musk secara khusus menargetkan anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung RUU tersebut. Ia menyoroti nama dua anggota DPR dari fraksi konservatif Freedom Caucus, Andy Harris dan Chip Roy, yang dinilai tidak tegas menolak RUU tersebut.
Penolakan Musk terhadap RUU ini juga diyakini terkait dengan kepentingan bisnisnya. Divisi energi Tesla menjual panel surya dan produk energi terbarukan lainnya. RUU yang dibahas di Senat mengusulkan penghapusan subsidi federal untuk proyek tenaga angin dan surya setelah 2027, namun memberikan insentif baru untuk produksi batu bara. Musk sebelumnya telah mengkritik ketentuan yang ia nilai akan merusak industri energi bersih dan meningkatkan utang nasional tanpa batas.
Saat ini, Senat masih membahas puluhan amandemen dalam proses rekonsiliasi. Jika RUU hasil revisi disahkan, akan dikembalikan ke DPR untuk pemungutan suara terakhir sebelum disahkan menjadi undang-undang oleh Trump.
