Jakarta, CNN Indonesia – APBN di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan defisit sebesar Rp204,2 triliun pada pertengahan tahun 2025.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa defisit ini setara dengan 0,84% dari PDB. Batas defisit yang masih ditolerir dalam APBN 2025 adalah Rp616,2 triliun, atau 2,53% dari PDB.
Angka defisit ini lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada semester I 2024, defisit APBN hanya mencapai Rp77,3 triliun atau 0,34% dari PDB.
Defisit terjadi karena belanja negara lebih besar daripada pendapatan. Hingga pertengahan tahun ini, pemerintah telah membelanjakan Rp1.406 triliun, atau 38,8% dari target. Sementara itu, pendapatan negara baru mencapai Rp1.201,8 triliun.
Salah satu penyebab utama defisit adalah kontraksi penerimaan pajak di awal tahun 2025. Selain itu, pembatalan kenaikan PPN menjadi 12% juga berdampak signifikan. Kebijakan ini seharusnya dapat menambah pendapatan negara sebesar Rp71 triliun.
Hilangnya potensi dividen BUMN juga memperparah defisit. Dana sebesar Rp80 triliun yang seharusnya masuk ke kas negara kini dikelola oleh Danantara. Gabungan dari pembatalan kenaikan PPN dan pengalihan dividen BUMN ini menyebabkan tekanan pada pendapatan negara sebesar Rp150 triliun.
