Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus berupaya meningkatkan akses internet di seluruh wilayahnya, terutama di daerah pedalaman. Program ini merupakan bagian dari inisiatif HUMA BETANG yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa bantuan perangkat internet akan disalurkan melalui mekanisme hibah barang ke Dinas Kominfo kabupaten/kota. Harapannya, seluruh masyarakat Kalteng dapat merasakan manfaat internet, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau.
Data terbaru menunjukkan bahwa masih ada 376 desa/kelurahan di Kalteng yang masuk kategori blankspot atau tidak terjangkau jaringan internet. Wilayah-wilayah ini tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota.
Rincian Desa/Kelurahan Blankspot:
- Barito Selatan: 27 desa
- Barito Timur: 39 desa
- Gunung Mas: 50 desa
- Kapuas: 35 desa
- Katingan: 34 desa
- Kota Palangka Raya: 11 kelurahan
- Kotawaringin Barat: 16 desa
- Kotawaringin Timur: 14 desa
- Lamandau: 45 desa
- Murung Raya: 44 desa
- Pulang Pisau: 6 desa
- Seruyan: 55 desa
Saat ini, fokus utama adalah penyediaan sarana internet di 91 kecamatan yang mencakup 376 desa/kelurahan tersebut. Pemerintah menggunakan teknologi Starlink untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil.
Hingga akhir Juni 2025, sebanyak 202 perangkat Starlink sudah aktif (online) di 202 desa/kelurahan. Sementara itu, 18 perangkat masih belum aktif dan 149 perangkat masih dalam proses distribusi. Targetnya, semua perangkat Starlink akan beroperasi penuh pada minggu pertama Agustus 2025.
Namun, proses pendistribusian menghadapi sejumlah kendala, seperti akses jalan yang sulit, keterbatasan kendaraan, ketidakhadiran perangkat desa, penolakan bantuan, dan kurangnya SDM yang terlatih untuk mengoperasikan perangkat.
Tahapan Program Penyediaan Internet:
- Mei 2025: Pendataan desa/kelurahan blankspot.
- Mei – Agustus 2025: Tahap 1, distribusi dan instalasi Starlink di kantor desa.
- Juni – Agustus 2025: Pendataan lokasi yang membutuhkan internet (Posyandu, Posbindu, SD, dll.).
- September – Desember 2025: Tahap 2, distribusi dan instalasi Starlink di lokasi-lokasi tersebut.
- 2026: Monitoring dan evaluasi.
Untuk mempercepat pemerataan akses informasi, Pemprov Kalteng telah mengusulkan penambahan 500 perangkat Starlink melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Perangkat ini akan dialokasikan ke sekolah dan fasilitas publik di seluruh kabupaten/kota.
"Diperlukan data yang tepat dan akurat agar program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berjalan tepat sasaran," ujar Rangga.
Diskominfosantik Prov. Kalteng juga telah mengirimkan surat ke Dinas Kominfo kabupaten/kota untuk meminta data pelayanan publik yang kesulitan akses internet. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua fasilitas publik dapat terhubung dengan jaringan internet.