Pemerintah Arab Saudi dengan keras mengutuk pernyataan seorang menteri Israel yang menyerukan pencaplokan wilayah Tepi Barat. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap resolusi internasional yang sah.
Kecaman ini muncul setelah Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin, menyatakan adanya "kesempatan bersejarah yang tidak boleh dilewatkan" untuk mencaplok Tepi Barat, yang diklaimnya penting bagi keamanan Israel. Levin bahkan menyebut wilayah pendudukan tersebut sebagai "sabuk pengaman" bagi Negara Israel.
"Saatnya kedaulatan telah tiba, saatnya untuk menerapkan kedaulatan," tegas Levin.
Data menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2024, terdapat sekitar 770.000 pemukim ilegal Israel yang tinggal di Tepi Barat, tersebar di 180 kompleks permukiman dan 256 pos terdepan.
Pemerintah Israel sendiri baru-baru ini menyetujui pembangunan lebih dari 20 permukiman baru Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Wilayah ini direbut oleh Israel pada tahun 1967 selama Perang Enam Hari, namun belum pernah secara resmi dicaplok.
Pemerintah Saudi menegaskan kembali penolakannya terhadap segala upaya perluasan permukiman di tanah Palestina. Mereka juga menegaskan dukungan penuh terhadap hak-hak rakyat Palestina, sesuai dengan resolusi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab. Ini termasuk pendirian negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sebuah posisi yang tegas dan tidak tergoyahkan bagi Kerajaan Arab Saudi.
