Beijing menyampaikan peringatan tegas terkait kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Vietnam, dengan menekankan bahwa perjanjian semacam itu tidak boleh merugikan pihak ketiga, khususnya China. Pernyataan ini muncul setelah pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai tercapainya kesepakatan signifikan dengan Vietnam.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa China selalu mendorong penyelesaian sengketa ekonomi dan perdagangan melalui dialog serta konsultasi yang setara. Namun, ia menekankan bahwa negosiasi dan kesepakatan yang dihasilkan tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga.
Perhatian khusus tertuju pada tenggat waktu 9 Juli yang ditetapkan Trump, di mana tarif yang lebih tinggi bagi mitra dagang AS akan diberlakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Vietnam sendiri memperoleh keringanan tarif menjadi 20% dari sebelumnya 46%.
Namun, AS berencana mengenakan tarif 40% pada barang-barang yang melewati Vietnam melalui praktik yang disebut "trans-shipping," yang menurut pejabat AS didominasi oleh produk China.
Para analis menilai bahwa langkah ini memberikan gambaran mengenai pola yang mungkin diterapkan Washington terhadap negara-negara lain yang mengharapkan kesepakatan, di mana tekanan akan diberikan kepada mereka yang menjadi perantara produk Beijing. Capital Economics berpendapat bahwa kesepakatan ini sebagian besar berkaitan dengan China dan "trans-shipping" akan dianggap sebagai provokasi.
Kementerian Perdagangan Beijing menyatakan penentangannya terhadap tarif AS yang mengorbankan kepentingan China. Juru bicara kementerian, He Yongqian, menegaskan bahwa China dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China. Ia menekankan bahwa China senang melihat semua pihak menyelesaikan perbedaan ekonomi dan perdagangan dengan AS melalui konsultasi yang setara, namun tetap menentang kesepakatan yang merugikan kepentingan China.
