Jakarta – Iran membekukan kerjasamanya dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) karena hilangnya kepercayaan. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap IAEA.
"Kepercayaan kami pada IAEA telah berkurang. Iran tetap menjadi bagian dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), namun kerja sama ini harus berjalan dua arah. Ketika Iran memenuhi komitmennya, IAEA juga harus memberikan fasilitas dan kemudahan," ujar Boroujerdi.
Boroujerdi menekankan bahwa kelanjutan kerja sama bergantung pada komitmen serius dari IAEA. Masalah utama saat ini adalah membangun kembali rasa saling percaya. Iran merasa tidak bisa terus memenuhi kewajibannya secara sepihak.
Dubes Iran juga mengkritik keras intervensi Israel, yang bukan bagian dari IAEA atau NPT, dalam program nuklir Iran. Israel bahkan mengajak negara lain untuk melawan Iran terkait isu nuklir ini. Padahal, Iran telah menandatangani protokol tambahan yang memungkinkan pengawasan ketat IAEA terhadap seluruh aktivitas nuklirnya.
"Apakah ini norma dunia saat ini? Atau hukum rimba? Kita berbicara tentang aturan NPT, bukan aturan yang dibuat-buat. Kita berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu NPT dan peraturan internasional," tegas Boroujerdi.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan NPT, Iran memiliki hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai dan berhak mendapatkan bantuan dan kemudahan. Namun, ia melihat adanya upaya untuk mendiskreditkan Iran dalam kepemilikan nuklir, seolah ada pihak yang tidak ingin Iran memiliki teknologi nuklir.
"Pendekatan baru yang berupaya melarang Iran melakukan pengayaan uranium adalah pendekatan yang keliru dan berbahaya. Ada pihak di luar IAEA yang merasa berhak melarang pihak lain. Ini adalah pendekatan yang keliru dan serius," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menandatangani undang-undang yang menangguhkan akses inspektur IAEA ke fasilitas nuklir Iran hingga adanya jaminan keamanan bagi fasilitas dan ilmuwan nuklir Iran. Keputusan ini berpotensi semakin membatasi kemampuan IAEA dalam memantau program nuklir Iran.
Penangguhan ini terjadi setelah serangan udara yang diklaim dari AS dan Israel yang menargetkan fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni lalu.
