Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar saat menggeledah kediaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) nonaktif, Topan Ginting (TOP). Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandailing Natal, Sumut.
Juru bicara KPK menyatakan bahwa uang tersebut diduga kuat berhubungan dengan proyek-proyek pembangunan jalan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa kualitas infrastruktur jalan di Sumut yang kurang memadai disebabkan oleh praktik korupsi yang mengurangi anggaran seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan jalan.
KPK berharap, penindakan tegas ini akan mendapat respon positif dari masyarakat Sumut yang merasakan langsung dampak buruk dari kualitas jalan yang buruk. Dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) ini, diharapkan proyek pembangunan jalan di Sumut di masa mendatang dapat berjalan dengan baik dan sesuai mekanisme yang benar, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas jalan.
Selain uang tunai, tim KPK juga mengamankan dua pucuk senjata api, yaitu pistol Baretta beserta 7 butir amunisi, dan senapan angin dengan amunisi air gun sebanyak 2 pak. KPK akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menelusuri asal-usul senjata api tersebut.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu:
- Topan Ginting (TOP), Kadis PUPR Provinsi Sumut
- Rasuli Efendi Siregar (RES), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut
- Heliyanto (HEL), PPK Satker PJN Wilayah I Sumut
- M Akhirun Pilang (KIR), Dirut PT DNG
- M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), Direktur PT RN
Diduga, Topan Ginting menerima janji fee sebesar Rp 8 miliar dari pihak swasta yang dimenangkan dalam proyek jalan senilai Rp 231,8 miliar. KPK menduga bahwa Akhirun dan Rayhan telah menarik uang sebesar Rp 2 miliar yang rencananya akan dibagikan kepada pejabat yang membantu mereka memenangkan proyek tersebut.
