Presiden Donald Trump secara resmi menandatangani undang-undang besar yang meliputi pemotongan pajak dan anggaran pada hari Jumat (4 Juli 2025), bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Acara penandatanganan ini diselenggarakan di Gedung Putih dengan nuansa kampanye politik, disaksikan oleh ratusan pendukung dan dimeriahkan dengan pertunjukan udara.
UU ini, yang menjadi pencapaian utama Trump di masa jabatan keduanya, mencakup penguatan kebijakan imigrasi, menjadikan pemotongan pajak tahun 2017 permanen, serta pemangkasan belanja pemerintah yang signifikan, diperkirakan akan berdampak pada jutaan warga Amerika kehilangan akses asuransi kesehatan.
"Saya belum pernah melihat masyarakat sebahagia ini di negara kita. Banyak kelompok berbeda kini diperhatikan," ujar Trump dalam pidatonya. Ia berterima kasih kepada para pemimpin Kongres yang berperan dalam pengesahan UU ini. "Ini adalah pemotongan pajak terbesar, pemotongan belanja terbesar, dan investasi keamanan perbatasan terbesar dalam sejarah Amerika."
UU ini disahkan oleh DPR yang dikuasai Partai Republik dengan selisih tipis, setelah perdebatan panjang dan emosional. Acara penandatanganan yang megah diwarnai dengan partisipasi pejabat pemerintahan, anggota parlemen Republik, keluarga militer, dan para pendukung Trump, serta flyover pesawat tempur.
Kritik Pedas
Pengesahan UU ini merupakan kemenangan besar bagi Trump dan Partai Republik, yang mengklaim bahwa kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, analisis dari lembaga independen memperingatkan bahwa UU ini berpotensi menambah lebih dari US$3 triliun terhadap utang nasional AS yang sudah mencapai US$36,2 triliun.
Beberapa anggota Partai Republik juga menyampaikan kekhawatiran mengenai besarnya anggaran dalam UU ini dan dampaknya terhadap program jaminan kesehatan. Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menyampaikan pidato selama 8 jam 46 menit mengecam UU ini sebagai "hadiah bagi kaum miliarder" dan menuduh akan mencabut hak warga miskin atas asuransi kesehatan dan bantuan pangan.
Bumerang Politik?
Ketua Komite Nasional Partai Demokrat, Ken Martin, memprediksi bahwa UU ini akan menjadi bumerang politik bagi Partai Republik dalam pemilu kongres 2026 mendatang.
"Hari ini, Donald Trump menandatangani nasib Partai Republik, mengokohkan mereka sebagai partai untuk para miliarder, bukan untuk keluarga pekerja," ujar Martin. "Legislasi ini akan menjadi beban yang menggantung di leher Partai Republik selama bertahun-tahun."
Di tengah ketegangan politik yang meningkat, UU ini diperkirakan akan menjadi isu panas yang memecah opini publik Amerika. Sebagian melihatnya sebagai langkah pembaruan ekonomi, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan warga berpenghasilan rendah.