Jakarta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru saja menandatangani undang-undang (UU) pemangkasan pajak dan anggaran yang disebut "One Big Beautiful Bill Act". Kebijakan ini menuai pro dan kontra, dengan kekhawatiran akan dampaknya terhadap keuangan negara.
Meskipun demikian, Trump mengklaim bahwa UU ini akan membawa kebahagiaan bagi rakyat Amerika dari berbagai kalangan, mulai dari militer hingga masyarakat sipil.
Berikut adalah beberapa fakta penting terkait UU baru ini:
1. Perayaan 4 Juli yang Meriah
Penandatanganan UU ini dilakukan pada 4 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS. Acara tersebut dikemas dengan suasana meriah, lengkap dengan pertunjukan jet militer. UU ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan selisih suara tipis. Trump juga menyampaikan terima kasih kepada tokoh-tokoh parlemen yang mendukung pengesahan UU ini.
2. Inti Kebijakan
UU ini mencakup sejumlah kebijakan penting, termasuk:
- Mempermanenkan pemotongan pajak tahun 2017.
- Kebijakan imigrasi yang lebih ketat.
- Potensi hilangnya asuransi kesehatan bagi jutaan warga AS.
- Insentif pajak untuk penghasilan tip, gaji lembur, dan pinjaman mobil.
- Pemotongan anggaran program sosial seperti Medicaid dan bantuan pangan.
- Penghapusan insentif energi bersih.
- Perubahan sistem pinjaman mahasiswa federal.
- Kenaikan ambang nilai warisan dan hadiah yang tidak dikenakan pajak menjadi US$ 15 juta (lajang) dan US$ 30 juta (berpasangan).
- Potongan pajak US$ 6.000 bagi lansia berusia 65 tahun (dengan syarat tertentu).
3. Potensi Penambahan Utang Negara
Analis memperkirakan bahwa UU ini dapat menambah utang pemerintah AS sebesar US$ 3,3 triliun (sekitar Rp 53.000 triliun). Bahkan, angka ini belum termasuk biaya bunga tambahan atas utang baru, yang dapat membuat total penambahan utang mendekati US$ 4 triliun. Selain itu, diperkirakan jutaan warga AS akan kehilangan asuransi kesehatan pada tahun 2034 akibat kebijakan ini.
4. Kritik Tajam
UU ini menuai kritik keras, terutama dari pihak oposisi. Salah satunya adalah Hakeem Jeffries dari Partai Demokrat yang mencatatkan rekor orasi terlama dalam sejarah DPR AS saat mengkritik kebijakan ini. Jeffries menyebut UU ini hanya akan menguntungkan para miliarder dan menyebabkan hilangnya nyawa akibat pengurangan layanan kesehatan.
