Komisi I DPR: Kapasitas dan Jaringan Jadi Penentu Utama Calon Dubes, Bukan Latar Belakang Politik

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budi Djiwandono, menegaskan bahwa penunjukan calon duta besar (dubes) tidak didasarkan pada pertimbangan politis. Hal ini disampaikan terkait dengan penunjukan mantan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Raden Dato Mohammad Iman Hascarya, sebagai salah satu calon dubes untuk Malaysia.

Menurut Budi, yang menjadi fokus utama Komisi I adalah kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak para calon dubes. "Kami tidak melihat dari sisi politik. Yang kami nilai adalah apakah calon yang diajukan memiliki kemampuan, pengalaman, dan rekam jejak yang memadai," ujarnya.

Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung selama dua hari, Komisi I menekankan pada penilaian pengalaman dan jaringan yang dimiliki para calon dubes. Aspek-aspek ini dianggap krusial dalam menjalankan tugas-tugas diplomatik.

"Dari hasil uji kelayakan, kami melihat bahwa mereka memiliki pengalaman dan jaringan yang luas, sehingga diyakini mampu menjalankan tugas di tempat penugasan masing-masing," jelas Budi.

Budi menambahkan bahwa para calon dubes yang telah menjalani uji kelayakan adalah sosok-sosok yang berkualitas tinggi, dengan rekam jejak dan kemampuan yang sangat baik. "Secara pribadi, saya melihat mereka semua adalah tokoh-tokoh yang hebat," katanya.

Para calon dubes tersebut memiliki latar belakang yang kuat, baik dari jalur karier diplomatik maupun pengalaman bertugas di luar negeri. "Ada yang memiliki pengalaman panjang di dunia diplomasi, ada yang pernah menjabat sebagai duta besar, dan ada juga yang memiliki jaringan yang kuat di negara-negara sahabat," pungkas Budi.

Scroll to Top