Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, diperkirakan akan memegang peran penting dalam penanganan masalah di Papua. Keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ini menuai dukungan dari berbagai pihak.
Anggota Komisi II DPR, Deddy Yevry Sitorus, menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan Papua. Ia menekankan banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Gibran, mulai dari sektor pertambangan hingga isu keamanan. Deddy berharap Gibran tidak hanya melakukan kunjungan singkat, melainkan terjun langsung secara berkelanjutan.
Deddy menampik spekulasi bahwa penugasan ini bertujuan mengurangi beban kerja Gibran. Menurutnya, Papua memiliki permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus, seperti proyek food estate yang memerlukan pengawasan intensif.
Sebelum terjun ke lapangan, Deddy menyarankan Gibran untuk menggali informasi mendalam mengenai kondisi Papua. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dengan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, sejarawan, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bahkan mengisyaratkan kemungkinan Gibran akan membuka kantor di Papua. Tugas Gibran tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penanganan masalah HAM. Detail penugasan ini rencananya akan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres).
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Istana terkait penugasan khusus Gibran di Papua.
