Israel mengumumkan rencana kontroversial untuk membangun sebuah "kota kemanusiaan" di atas puing-puing Rafah, wilayah selatan Jalur Gaza. Langkah ini bertujuan untuk merelokasi warga Palestina, dengan klaim bahwa area tersebut dapat menampung antara 600 ribu hingga 2,2 juta orang.
Menurut pejabat Israel, tujuan akhir dari skema ini adalah untuk memindahkan seluruh penduduk Gaza dan mendorong mereka untuk beremigrasi ke luar wilayah tersebut. Warga Palestina yang ditempatkan di "kota kemanusiaan" tidak akan diizinkan kembali ke bagian lain Gaza. Sebelum penempatan, mereka akan melalui proses pemeriksaan untuk mencegah masuknya anggota Hamas.
Rencana ini langsung menuai kritik tajam. Banyak pihak mencap "kota kemanusiaan" sebagai kamp interniran dan memperingatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Seorang pengacara HAM terkemuka Israel menyatakan bahwa meskipun pemerintah menyebutnya sebagai deportasi sukarela, kondisi di Gaza penuh dengan paksaan sehingga tidak ada keberangkatan yang dapat dianggap sukarela secara hukum.
Inisiatif ini muncul setelah Israel menolak perubahan yang diusulkan Hamas terhadap perjanjian gencatan senjata. Hamas dilaporkan menginginkan jaminan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Konflik antara Hamas dan Israel dimulai pada Oktober 2023, dipicu oleh serangan mendadak Hamas ke Israel selatan. Serangan tersebut mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan sekitar 250 orang disandera. Saat ini, sekitar 50 sandera masih ditawan di Gaza, dengan kurang dari separuhnya diyakini masih hidup.
Selama 21 bulan terakhir, respons militer Israel, yang meliputi pemboman udara dan artileri berat, serta operasi darat, telah menewaskan sedikitnya 57.000 orang, sebagian besar warga sipil.
