Anggota Komisi VII DPR RI menyoroti kondisi keuangan TVRI yang memprihatinkan. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ini dinilai kekurangan anggaran signifikan, menghambat peningkatan kualitas konten dan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya sangat prihatin dengan kondisi TVRI," ujar anggota dewan tersebut. "Anggaran terus dipotong, padahal ini lembaga penyiaran publik!"
Pada tahun sebelumnya, TVRI hanya menerima sebagian kecil dari pagu indikatif yang diajukan. Kondisi ini membuat sebagian besar anggaran habis untuk biaya rutin seperti gaji pegawai dan operasional kelembagaan. Akibatnya, pengembangan infrastruktur, sewa transponder, keamanan siber, dan produksi konten siaran yang berkualitas menjadi terhambat.
Untuk tahun berikutnya, TVRI mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,18 triliun. Dana ini diharapkan dapat menutupi kekurangan operasional dan meningkatkan kemampuan TVRI dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal.
Anggota DPR tersebut menekankan pentingnya peran TVRI, terutama dalam menjangkau masyarakat di daerah pedesaan yang mengandalkan siaran publik sebagai sumber informasi utama. Ia mempertanyakan dukungan pemerintah terhadap TVRI, di tengah semangat digitalisasi dan kedaulatan media.
"Pemerintah terus bicara digitalisasi, tapi dukungannya untuk TVRI mana?" tanyanya. "Jangan lupakan masyarakat desa yang masih setia menonton TVRI."
Kondisi siaran TVRI di daerah juga menjadi perhatian. Banyak program yang hanya berupa siaran ulang karena keterbatasan anggaran. Kenaikan anggaran yang diusulkan dinilai masih kurang untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal.
"Jika anggaran TVRI naik sebesar itu, itu pun baru untuk operasional dasar," tegasnya. "Belum bisa memberikan pelayanan publik secara maksimal. Saya setuju, bahkan kalau perlu lebih."
