Kebijakan penghentian bantuan luar negeri yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump pada awal tahun 2025 memicu kekhawatiran global, terutama terkait penanganan HIV/AIDS. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa keputusan ini berpotensi memicu peningkatan drastis kasus HIV dan kematian terkait AIDS.
Pada Januari 2025, pemerintahan AS membekukan hampir seluruh bantuan luar negeri. Menteri Luar Negeri saat itu menginstruksikan seluruh pos diplomatik AS untuk segera menghentikan bantuan yang ada dan menangguhkan pemberian bantuan baru. Peninjauan akan dilakukan untuk memastikan keselarasan bantuan dengan agenda kebijakan luar negeri Trump.
Sejak Februari 2025, lebih dari 90% program USAID, termasuk program penanganan HIV dan kesehatan lainnya, dihentikan. Program kesehatan utama PBB seperti UNAIDS dan Stop TB Partnership juga terkena dampaknya. Dana sebesar US$4 miliar yang dijanjikan untuk penanganan HIV global lenyap.
UNAIDS memperkirakan bahwa pada Maret 2025, akan ada 2.000 kasus baru HIV setiap hari di seluruh dunia, dengan peningkatan 10 kali lipat kematian akibat penyakit tersebut. Gangguan pendanaan ini berdampak luas, memengaruhi layanan kesehatan dan kehidupan orang dengan HIV-AIDS (ODHA).
Penarikan dana secara tiba-tiba menyebabkan penutupan klinik, pemberhentian pekerja kesehatan, dan peningkatan infeksi baru. UNAIDS memperkirakan potensi 6,3 juta kematian tambahan akibat AIDS dalam empat tahun mendatang jika pendanaan tidak dilanjutkan.
PBB memperingatkan bahwa penghentian bantuan ini dapat membalikkan kemajuan yang telah dicapai selama puluhan tahun dalam penanggulangan HIV/AIDS. Penarikan dana dari PEPFAR (Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS) menyebabkan "guncangan sistemik."
Laporan AIDS Global 2025 menyebutkan bahwa investasi yang dipimpin AS selama bertahun-tahun telah menurunkan jumlah kematian akibat AIDS ke level terendah dalam lebih dari tiga dekade. Namun, pemotongan dana oleh Trump mengganggu program pengobatan dan pencegahan di seluruh dunia.
Hilangnya dana bantuan AS mengganggu rantai pasokan, menyebabkan penutupan fasilitas kesehatan, pemberhentian staf medis, menghambat program pencegahan, mengganggu upaya tes HIV, dan memaksa organisasi masyarakat untuk mengurangi atau menghentikan kegiatan terkait HIV.
