Mantan Presiden AS, Donald Trump, melayangkan ancaman tarif impor setinggi 50% kepada Brasil. Pemicunya adalah proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan pemimpin Brasil, Jair Bolsonaro, terkait dugaan perencanaan kudeta.
Melalui platform Truth Social, Trump menyerukan agar Presiden Brasil saat ini, Luiz Inacio Lula da Silva, menghentikan tindakan hukum terhadap Bolsonaro. Trump menyebut proses hukum tersebut sebagai "perburuan penyihir" terhadap sekutunya.
Trump mengumumkan, jika tuntutan tidak dipenuhi, tarif 50% akan dikenakan pada semua produk Brasil yang masuk ke Amerika Serikat mulai 1 Agustus 2025, di luar tarif sektoral yang sudah ada. Ia bahkan mengisyaratkan kemungkinan peningkatan tarif lebih lanjut jika Brasil melakukan pembalasan.
Lula merespon ancaman tersebut melalui platform X (dulu Twitter). Ia menegaskan bahwa Brasil adalah negara berdaulat dengan lembaga independen, dan tidak akan menerima arahan dari pihak luar. Lula menekankan bahwa penyelidikan kasus kudeta adalah urusan peradilan internal dan tidak dapat diintervensi. Ia juga memperingatkan bahwa "kenaikan tarif unilateral" akan dibalas dengan tarif balasan pada barang-barang AS.
Jika tarif 50% diberlakukan, Brasil akan menjadi negara dengan tarif impor tertinggi ke AS secara global. Saat ini, barang-barang dari Brasil sudah dikenakan tarif minimum 10% sejak Trump mengumumkan tarif "rekiprosal" global pada bulan April.
Menanggapi klaim Trump tentang defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan dengan AS, Lula membantah tuduhan tersebut. Ia merujuk data pemerintah AS yang menunjukkan surplus USD410 miliar dalam perdagangan barang dan jasa dengan Brasil selama 15 tahun terakhir.
AS adalah mitra dagang terbesar kedua Brasil setelah China. Produk ekspor Amerika ke Brasil termasuk pesawat, bahan bakar, reaktor nuklir, dan peralatan listrik.
Surat Trump tidak menyinggung ancaman tarif tambahan 10% terhadap anggota BRICS, termasuk Brasil, yang sebelumnya dituduh berupaya "menghancurkan dolar sebagai standar global." Brasil adalah anggota pendiri BRICS, bersama Rusia, India, dan China. Negara-negara BRICS telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak berminat melemahkan dolar.
