Lebih dari 1.300 karyawan Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat kehilangan pekerjaan pada Jumat (11/7), sebagai bagian dari perampingan yang diperintahkan Presiden Donald Trump. Pemangkasan besar-besaran ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat bahwa pengaruh AS di panggung internasional akan melemah.
Para diplomat dan staf yang terkena dampak diberhentikan dengan suasana haru di kantor pusat Deplu di Washington. Beberapa di antara mereka terlihat meneteskan air mata saat meninggalkan gedung dengan membawa barang-barang pribadi mereka.
Menurut seorang pejabat Deplu AS, sebanyak 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 diplomat dari Dinas Luar Negeri diberhentikan.
Keputusan PHK ini muncul hanya tiga hari setelah Mahkamah Agung memberikan lampu hijau bagi pemerintahan Trump untuk menjalankan rencana restrukturisasi departemen pemerintah secara menyeluruh. Mahkamah Agung yang didominasi konservatif mencabut penangguhan sementara yang sebelumnya diberlakukan oleh pengadilan yang lebih rendah terhadap rencana Trump untuk memberhentikan puluhan ribu pegawai.
Sejak menjabat pada Januari, Trump telah berupaya menempatkan loyalisnya di berbagai posisi dan memberhentikan sejumlah besar pegawai pemerintah yang berpengalaman.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio berpendapat bahwa departemen kebijakan luar negeri terlalu kompleks dan perlu dikurangi sekitar 15 persen.
Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika (AFSA), serikat pekerja yang mewakili pegawai Deplu, mengutuk PHK ini sebagai "pukulan telak bagi kepentingan nasional."
"Di tengah ketidakstabilan global yang besar, dengan perang di Ukraina, konflik antara Israel dan Iran, dan rezim otoriter yang menguji batas-batas tatanan internasional, Amerika Serikat memilih untuk memangkas tenaga kerja diplomatik terdepannya," kata AFSA dalam sebuah pernyataan. "Kami menentang keputusan ini dengan sekeras-kerasnya."
Menurut data resmi, Deplu AS mempekerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia pada tahun lalu, dengan sekitar 17.700 di antaranya bekerja di dalam negeri. Para pegawai Deplu diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email.
