Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menjalankan program ambisius: Internet Desa Gratis. Ini menjadi bagian penting dari 100 hari kerja Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Program ini adalah wujud komitmen untuk meratakan akses digital ke seluruh wilayah Kaltim, termasuk daerah-daerah terpencil yang selama ini tertinggal. Inisiatif ini masuk dalam program Gratispol, yang bertujuan menghilangkan kesenjangan layanan publik, terutama akses internet.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa internet bukan lagi barang mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok di era digital. Tujuannya adalah memastikan tidak ada lagi desa yang terisolasi secara digital.
Fokus Utama: Layanan Publik Desa
Sebanyak 841 desa di Kaltim menjadi sasaran utama program ini. Prioritas diberikan pada lokasi-lokasi pelayanan publik vital seperti kantor desa, sekolah, dan puskesmas. Dengan adanya koneksi internet yang stabil dan gratis, diharapkan digitalisasi layanan publik dapat dipercepat, administrasi menjadi lebih mudah, dan pembelajaran daring di pedesaan dapat didukung.
Menaklukkan Tantangan Geografis
Kaltim dikenal dengan kondisi geografis yang menantang, dari hutan lebat hingga perbukitan terjal. Namun, justru keterbatasan inilah yang memicu lahirnya program Internet Desa Gratis. Pemprov Kaltim bertekad mengubah wilayah-wilayah blank spot menjadi hotspot, sehingga semua wilayah terhubung.
Mendorong Inovasi dari Desa, Internet Gratis Hingga 2029
Selain menyediakan akses internet, Pemprov Kaltim juga berencana membangun creative hub di 50 desa. Fasilitas ini akan menjadi ruang kerja bersama (co-working space) di pedesaan, tempat warga bisa berkolaborasi, belajar, dan mengembangkan ide-ide kreatif.
"Tempat ide dan inovasi bisa lahir dari ujung kampung sekalipun," ujar Rudy.
Creative hub ini diharapkan menjadi pendorong baru pertumbuhan ekonomi desa berbasis digital, serta ruang berkembang bagi UMKM, pemuda kreatif, dan pelajar.
Program Internet Desa Gratis ini mencakup pengadaan jaringan dan biaya bandwidth selama lima tahun penuh, dari tahun 2025 hingga 2029. Pendanaan akan ditanggung oleh pemerintah provinsi, sebagai investasi jangka panjang dalam mewujudkan Kaltim sebagai provinsi pelopor desa digital di Indonesia.
