Jakarta – Layanan internet satelit Starlink, milik Elon Musk, mengumumkan penghentian sementara penerimaan pelanggan baru di Indonesia. Keputusan ini diambil karena kapasitas Starlink saat ini sudah maksimal digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
"Layanan Starlink saat ini tidak tersedia bagi pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitasnya telah habis terjual di seluruh Indonesia," demikian pernyataan resmi dari Starlink.
Meskipun demikian, Starlink tetap membuka opsi pemesanan bagi calon pelanggan yang berminat untuk masuk dalam daftar tunggu. Namun, perusahaan belum bisa memberikan kepastian mengenai kapan layanan akan kembali tersedia.
"Kami tidak dapat memberikan perkiraan waktu ketersediaan. Tim kami terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menghadirkan Starlink ke Indonesia secepat mungkin," lanjut pernyataan tersebut.
Starlink pertama kali hadir di Indonesia pada Juni 2022, menyasar pelanggan bisnis dengan menggandeng Telkomsat sebagai penyedia backhaul. Pada Mei 2024, Starlink memperluas jangkauannya ke segmen konsumen ritel.
Kehadiran Starlink di Indonesia juga menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU telah melakukan kajian mendalam mengenai masuknya penyedia jasa internet Low Earth Orbit (LEO) ini, meliputi berbagai aspek seperti kebijakan pemerintah, persepsi konsumen, infrastruktur, dan konsentrasi pasar.
Kajian tersebut dilaksanakan sejak Mei hingga Oktober 2024, melalui serangkaian diskusi dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI, kementerian, lembaga, asosiasi, pelaku usaha, dan akademisi. Selain itu, KPPU juga melakukan survei terhadap masyarakat pengguna internet.
Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamenggala, menyampaikan bahwa berdasarkan kajian tersebut, KPPU merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan jangkauan layanan internet berbasis satelit LEO di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
KPPU juga menyarankan agar penyediaan jasa internet di daerah 3T mengutamakan kemitraan antara penyedia jasa internet LEO dengan pelaku telekomunikasi dan UMKM, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional.
