Pemerintah Kamboja akan menerapkan wajib militer bagi warga sipil mulai tahun 2026. Perdana Menteri Hun Manet mengumumkan keputusan ini pada Senin (14 Juli).
Alasan utama pemberlakuan kembali undang-undang yang telah lama tertidur ini adalah meningkatnya ketegangan dengan negara tetangga, Thailand. Parlemen Kamboja sebenarnya telah menyetujui undang-undang wajib militer pada tahun 2006, yang mewajibkan warga negara berusia 18 hingga 30 tahun untuk bertugas selama 18 bulan. Namun, undang-undang tersebut belum pernah diimplementasikan.
Hubungan Kamboja dan Thailand memburuk sejak Mei akibat sengketa wilayah yang berkepanjangan. Konflik ini bahkan memicu bentrokan di perbatasan yang merenggut nyawa seorang tentara Kamboja.
"Konfrontasi ini menjadi pelajaran berharga dan kesempatan untuk meninjau, mengevaluasi, serta menetapkan target reformasi militer kita," ujar PM Hun Manet dalam sebuah acara di Pusat Pelatihan Gendarmerie Kerajaan, Provinsi Kampong Chhnang.
Pemerintah Kamboja berharap dengan diaktifkannya wajib militer, kekuatan pertahanan negara akan semakin meningkat di tengah situasi regional yang dinamis.
