Jakarta – Pemerintah Kamboja akan memberlakukan wajib militer (wamil) mulai tahun 2026. Keputusan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Hun Met seiring dengan meningkatnya tensi hubungan bilateral antara Kamboja dan Thailand.
Pengumuman tersebut disampaikan saat upacara di Pusat Pelatihan Gendarmerie Kerajaan di provinsi Kampong Chhnang. Hun Met menyatakan bahwa penerapan undang-undang wamil akan dimulai pada tahun 2026.
Undang-undang yang mengharuskan warga negara berusia 18 hingga 30 tahun untuk mengikuti program militer sebenarnya telah disahkan oleh parlemen Kamboja sejak tahun 2006. Awalnya, masa wamil ditetapkan selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Namun, Hun Met menyampaikan rencana untuk memperpanjang durasi wamil menjadi 24 bulan atau 2 tahun, serta mempertimbangkan penambahan anggaran.
Latar belakang pengumuman wamil ini adalah meningkatnya ketegangan antara Kamboja dan Thailand. Insiden baku tembak antara pasukan kedua negara di wilayah Segitiga Zamrud, yang merupakan perbatasan antara Kamboja, Thailand, dan Laos, menjadi salah satu pemicunya. Insiden pada bulan Mei lalu tersebut menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas. Sebagai respons, Kamboja memberlakukan larangan impor bahan bakar dari Thailand, yang kemudian dibalas oleh Thailand dengan penutupan perbatasan.
Hun Met menekankan bahwa insiden konfrontasi ini menjadi pelajaran penting bagi Kamboja untuk mengevaluasi, meninjau, dan menetapkan target dalam rangka mereformasi kekuatan militernya.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja juga berdampak pada situasi politik di Thailand. Paetongtarn Shinawatra sempat diskors dari jabatannya sebagai perdana menteri setelah percakapannya dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik. Oposisi menuding Paetongtarn melanggar etika karena dianggap menyinggung Angkatan Bersenjata Thailand dan berpotensi membahayakan keamanan nasional.
