Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberikan perhatian khusus terhadap rencana Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan jaringan internet pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Dewan mengingatkan agar Diskominfo tidak terburu-buru dalam merealisasikan proyek ini. Alokasi anggaran haruslah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi kegiatan formalitas yang minim manfaat. Kualitas CCTV yang dipasang menjadi sorotan utama. Dewan menekankan titik pemasangan harus aman dan strategis.
Contoh kasus CCTV yang baru dipasang namun sudah rusak atau hilang menjadi perhatian serius. Hal ini bisa disebabkan oleh pemilihan lokasi yang kurang tepat atau minimnya perlindungan terhadap perangkat. Dewan mendorong Diskominfo untuk melakukan kajian mendalam agar pengadaan ini efisien dan efektif.
Prioritas harus diberikan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran perubahan. Sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ditekankan untuk memastikan program berbasis teknologi terintegrasi dan berkelanjutan.
Pengadaan infrastruktur digital seperti ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi peningkatan pelayanan publik dan keamanan wilayah. Perencanaan yang matang dan terarah menjadi kunci keberhasilan program ini.
