Bank Indonesia (BI) tengah merancang sistem informasi data transaksi keuangan masyarakat bernama Payment ID. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam pengembangan infrastruktur data BI Payment Info, bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Payment ID akan menjadi identitas unik (unique identifier) yang mengoptimalkan data granular, mencatat profil keuangan masyarakat secara detail, dan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini dirancang untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih transparan dan akuntabel.
Payment ID akan mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan, mulai dari pendapatan hingga transaksi belanja yang menggunakan tabungan bank, kartu kredit, hingga dompet digital (e-wallet). Sistem ini juga akan mencatat investasi dan beban utang individu, termasuk pinjaman online (pinjol). Dengan data yang komprehensif, Payment ID diharapkan mampu mendeteksi potensi kecurangan (fraud) secara dini.
Keunggulan Payment ID terletak pada kemampuannya menilai kesehatan keuangan secara akurat, karena mempertimbangkan baik pemasukan maupun pengeluaran. Ketidakseimbangan antara keduanya akan mengindikasikan kondisi keuangan yang kurang sehat.
BI menjamin keamanan dan privasi data masyarakat dengan mengembangkan infrastruktur yang mumpuni. Pembagian data hanya akan dilakukan dengan persetujuan pemilik data, melalui notifikasi pada perangkat seluler mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang.
Pemanfaatan Payment ID mencakup tiga fungsi utama: identifikasi data profil pelaku sistem pembayaran, otentifikasi data dalam pemrosesan transaksi, dan kunci unik dalam agregasi data profil individu dengan data transaksional yang granular.
Pengembangan sistem ini diarahkan untuk membangun sistem data sebagai barang publik, dengan tujuan memperkuat integritas transaksi dan mendukung perumusan kebijakan yang tepat.
