Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya mempercepat pembangunan jaringan internet hingga ke pelosok daerah. Gubernur Kaltim menekankan pentingnya pemerataan akses digital, terutama di wilayah pedalaman, perbatasan, dan desa-desa terpencil.
Menurutnya, akses digital merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang merata dan menjadi syarat utama untuk mewujudkan Kaltim yang inklusif. Ia menegaskan bahwa digitalisasi harus menjangkau seluruh warga Kaltim, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di kawasan hutan, perkebunan, atau pertambangan.
Gubernur Kaltim mendorong Telkom untuk memanfaatkan infrastruktur fiber optik (FO) yang dimiliki oleh PLN. Pemanfaatan jaringan PLN ini diharapkan dapat menjadi solusi internet murah bagi desa-desa yang belum terjangkau jaringan seluler. Dengan demikian, warga di daerah terpencil tetap dapat menikmati layanan internet, seperti WhatsApp, tanpa bergantung pada menara BTS yang membutuhkan biaya besar.
Langkah ini selaras dengan visi pemerataan akses digital sebagai bagian dari transformasi nasional.
Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak desa yang belum terjangkau internet. Di Kutai Timur, dari 140 desa, masih terdapat 37 desa yang berstatus blankspot. Sementara 103 desa lainnya sudah terjangkau jaringan internet dengan cakupan seluler sekitar 73 persen.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim mengakui bahwa tantangan utama dalam memperluas jaringan internet adalah infrastruktur dan medan yang berat. Beberapa desa di Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu mengalami kendala dalam pembangunan jaringan karena faktor jarak dan aksesibilitas.
Pemprov Kaltim telah menggandeng berbagai provider, termasuk Iconplus dan Comtelindo, untuk memperluas jangkauan internet di desa-desa. Melalui program Gratispol, hingga pertengahan Juli 2025, sudah 233 desa terpasang jaringan internet dari target 600 desa yang ditetapkan dalam APBD Murni 2025.
Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan seluruh desa di provinsi ini dapat terhubung secara digital dalam beberapa tahun mendatang. Akses internet bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar, terutama di era digitalisasi layanan pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi berbasis daring. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal karena keterbatasan akses internet. Kaltim harus terkoneksi secara menyeluruh, dari wilayah terpencil hingga pusat kota.
