Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kementerian Keuangan untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Istana Negara pada hari Selasa (22/7/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan.
Pertama, evaluasi pelaksanaan APBN 2024 yang tengah dikaji bersama Badan Anggaran DPR RI. Sri Mulyani optimistis laporan keuangan pemerintah pusat akan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kedua, laporan semester untuk APBN 2025, khususnya terkait program-program yang sedang berjalan. Outlook APBN 2025 diperkirakan akan mengalami defisit sebesar 2,78% dari PDB, yang dipengaruhi baik oleh penerimaan maupun belanja negara.
Ketiga, persiapan penyusunan Nota Keuangan APBN 2026 dan RAPBN 2026. Nota Keuangan ini dijadwalkan akan disampaikan pada Jumat, 15 Agustus mendatang. Detail finalisasi laporan masih belum diungkapkan.
Pembahasan meliputi asumsi makro, program-program prioritas Presiden seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, serta berbagai Instruksi Presiden (Inpres) terkait perbaikan jalan dan infrastruktur ketahanan pangan, termasuk penambahan lahan dan infrastruktur irigasi serta bendungan. Program pemerintah lain yang tak kalah penting seperti pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen), perbaikan sekolah madrasah, sekolah digital, dan pendidikan tinggi juga menjadi perhatian.
Arahan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo memberikan arahan terkait reformasi sisi penerimaan negara untuk meningkatkan pemasukan yang memadai. Selain itu, beliau menekankan pentingnya fokus belanja negara pada program-program prioritas pemerintah, seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Defisit anggaran harus dijaga pada level yang sehat untuk menjaga kepercayaan pasar (market confidence), mendukung perekonomian melalui APBN, dan menjalankan fungsi counter cyclical.
Presiden juga menekankan langkah-langkah deregulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada APBN. Perbaikan regulasi akan mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan mendorong investasi Dana Antarabangsa (Danantara) serta tata kelola yang baik.
Rapat yang berlangsung selama hampir empat jam ini dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara.
