Pemerintah Tiongkok menyatakan kekecewaannya atas langkah Amerika Serikat yang menarik diri dari UNESCO, badan PBB yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa tindakan ini tidak seharusnya diambil oleh negara besar yang memiliki tanggung jawab.
Tiongkok menegaskan dukungannya terhadap UNESCO dan menyayangkan keputusan AS yang sudah beberapa kali terjadi, disertai tunggakan iuran keanggotaan yang signifikan. Mereka menyerukan kepada semua negara untuk memperkuat komitmen terhadap multilateralisme dan mengambil tindakan nyata untuk mendukung sistem internasional dengan PBB sebagai pusatnya.
Gedung Putih mengumumkan bahwa keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik AS dari UNESCO didasari oleh tuduhan bias terhadap Israel dan promosi tujuan yang dianggap memecah belah. Penarikan ini dijadwalkan efektif pada Desember 2026.
Langkah ini selaras dengan kebijakan "America First" yang mengutamakan kepentingan domestik dan mencerminkan skeptisisme terhadap organisasi multilateral, termasuk PBB, WTO, dan NATO. Juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa UNESCO mendukung gerakan budaya dan sosial yang tidak sejalan dengan kebijakan yang dipilih oleh rakyat Amerika.
Departemen Luar Negeri AS menambahkan bahwa UNESCO mendukung agenda ideologis globalis yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri "America First". Penerimaan Palestina sebagai anggota UNESCO juga dianggap problematik dan berkontribusi pada retorika anti-Israel.
Kepala UNESCO, Audrey Azoulay, menyampaikan penyesalannya atas keputusan AS, namun mengakui bahwa hal ini telah diantisipasi dan UNESCO telah bersiap menghadapinya. Pejabat UNESCO meyakini bahwa keluarnya AS akan berdampak terbatas pada program-program yang didanai oleh AS.
