Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta Timur, kini dilanda ketegangan menyusul maraknya kasus beras oplosan yang menarik perhatian serius, bahkan hingga ke Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pedagang di pasar tersebut harus menghadapi pemeriksaan dari Satgas Pangan hingga kepolisian.
Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas di PIBC tetap ramai seperti biasa, dengan truk dan mobil pikap keluar masuk mengangkut beras. Beberapa kendaraan datang untuk membongkar muatan, sementara yang lain mengisi muatan dengan bantuan para kuli angkut.
Namun, para pedagang dan pemilik toko di PIBC memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kondisi pasar di tengah isu beras oplosan yang sedang hangat.
"Boleh meliput, tapi kami tidak bersedia diwawancarai," ujar seorang pedagang beras.
"Untuk sementara, saya no comment dulu," kata Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang.
Saat berkeliling pasar, terlihat tim Satgas Pangan Polda Metro Jaya melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga dan pemeriksaan kasus beras oplosan.
Anggota Satgas Pangan dengan teliti memeriksa mutu beras di sejumlah gudang penyimpanan milik distributor dan produsen beras. Mereka juga mengambil sampel untuk diperiksa lebih lanjut.
"Jika kami menemukan unsur pidana, Satgas Pangan Polda Metro Jaya akan mengambil tindakan hukum tegas," tegas Kasubdit 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Salah satu pemilik toko beras yang diperiksa, Hidayat, menyatakan pihaknya sangat terbuka dalam proses pemeriksaan. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah diperiksa oleh Bareskrim Polri dan tidak menemukan masalah.
"Sejauh ini kami sudah berhadapan dengan Bareskrim. Sejauh ini masih dugaan," kata Hidayat.
"Oh sangat terbuka, sangat terbuka," sambungnya saat ditanya mengenai kesediaannya memberikan sampel beras.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan peringatan keras terhadap pelaku pengoplosan beras. Ia menyebutkan bahwa praktik ini merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun.
Prabowo mengungkapkan ada 212 perusahaan penggilingan padi yang terbukti melanggar distribusi beras dan melakukan pengoplosan.
"Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa," sebut Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah telah berupaya membantu produksi beras murah melalui subsidi benih, pupuk, pembangunan waduk dan irigasi, serta subsidi bahan bakar untuk penggilingan padi.
Namun, masih ada pengusaha penggilingan padi nakal yang melakukan praktik beras oplosan. Prabowo menilai praktik ini seharusnya masuk ranah pidana.
"Ini adalah pidana! Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini, beras biasa diganti bungkusnya dibilang premium, dijual, ini hilang kekayaan kita, hilang Rp 100 triliun tiap tahun," sebut Prabowo.
"Rp 100 triliun! Gimana nggak mendidih kita dengar itu," tegasnya.
