Isu beras oplosan kembali mencuat, memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Temuan Kementerian Pertanian mengenai 212 merek beras yang melanggar mutu dan dioplos, membuat Presiden geram dan memerintahkan Satgas Pangan Polri untuk menindaklanjuti kasus ini.
Lalu, apa langkah pemerintah untuk mencegah praktik pengoplosan beras di masa depan?
Menteri Pertanian menjelaskan bahwa kasus ini tetap diproses hukum. Perusahaan yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha. Saat ini, sejumlah perusahaan telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Meskipun isu pengoplosan mencuat, Mentan menjamin beras yang beredar aman dikonsumsi. Namun, praktik ini merugikan konsumen karena mereka membayar harga premium, tetapi mendapatkan beras dengan kualitas di bawah standar. Kerugian masyarakat bisa mencapai triliunan rupiah.
Berkaca pada kasus serupa di masa lalu, pemerintah kini lebih bijak dalam menangani masalah ini. Penindakan akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah berencana menghapus perbedaan jenis beras premium dan medium. Standarisasi harga beras akan segera diterapkan di seluruh Indonesia untuk beras yang disubsidi pemerintah. Dengan harga eceran tertinggi (HET) yang seragam, pengawasan akan lebih mudah dilakukan, harga beras diharapkan turun, inflasi terkendali, dan kesejahteraan petani tetap terjaga.
Harga pembelian pemerintah (HPP) tetap dipertahankan untuk melindungi petani. Subsidi yang diberikan bertujuan agar petani untung, konsumen senang, dan pedagang tidak mengambil keuntungan berlebihan.
Dengan standarisasi harga dan kualitas yang terjamin, diharapkan masyarakat tidak lagi khawatir mengenai beras oplosan saat berbelanja.
