WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dilaporkan telah membekukan hampir semua saluran komunikasi diplomatik dengan China. Strategi ini ditempuh dengan tujuan agar dapat berunding secara langsung dengan Presiden China, Xi Jinping, di tengah meningkatnya tensi perang dagang antara kedua negara raksasa ekonomi tersebut.
Eskalasi tarif balasan antara AS dan China merupakan bagian dari kampanye tarif AS yang lebih luas terhadap lebih dari 90 negara. Kampanye ini diklaim bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan yang dinilai tidak adil. Meskipun Trump sempat menangguhkan kenaikan tarif untuk sebagian besar negara selama 90 hari, Beijing justru dikecualikan dan menghadapi tarif yang mencapai 145%. Sebagai respons, China membalas dengan mengenakan tarif sebesar 125% pada berbagai produk AS dan membatasi ekspor komoditas utama tertentu.
Menurut laporan, Trump bersikeras untuk melakukan negosiasi tatap muka dengan Xi dan telah menutup semua jalur diplomasi lainnya. Gedung Putih belum memberikan izin kepada delegasinya untuk berinteraksi dengan Beijing. Selain itu, kursi duta besar AS untuk China masih kosong karena belum ada konfirmasi dari Senat, dan Trump juga belum menunjuk pejabat untuk memimpin upaya diplomatik.
"Jalur belakang tidak berfungsi karena Presiden Trump tidak menginginkannya," ungkap seorang pengamat. "Trump ingin berurusan langsung dengan Presiden Xi dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin."
Washington disebut menunggu inisiatif dari Beijing untuk menghubungi dan menelepon terlebih dahulu. Trump sempat menyatakan bahwa China ingin mencapai kesepakatan, tetapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya.
Selain itu, Washington dikabarkan berencana memanfaatkan negosiasi terkait potensi pengecualian tarif untuk menekan mitra dagang AS agar mengurangi hubungan mereka dengan China. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tekanan pada Beijing.
Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa mereka akan mengambil tindakan balasan terhadap negara mana pun yang mengambil keuntungan dari kesepakatan tersebut "dengan mengorbankan kepentingan China."
