Trump Desak Israel Buat Keputusan di Gaza Pasca Kegagalan Negosiasi Gencatan Senjata

WASHINGTON – Mantan Presiden AS, Donald Trump, menyerukan Israel untuk "membuat keputusan" terkait langkah selanjutnya di Gaza setelah perundingan gencatan senjata mengalami kebuntuan. Trump menekankan prioritas utama adalah pembebasan para sandera yang masih ditawan.

Trump menyoroti bahwa Hamas telah menunjukkan sikap yang semakin keras dalam negosiasi pembebasan sandera. "Mereka tidak ingin memulangkan para sandera, jadi Israel harus menentukan arah tindakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Hamas mungkin baru bisa tercapai setelah jumlah sandera berkurang. "Setelah mereka menyerahkan sebagian sandera, mereka mungkin merasa itu akan menjadi akhir bagi mereka," imbuhnya.

Trump juga menyinggung kontribusi AS dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. "Kami telah memberikan USD60 juta untuk makanan ke Gaza dua minggu lalu," katanya. Ia menyayangkan kurangnya apresiasi terhadap bantuan tersebut, sementara negara lain tidak memberikan kontribusi serupa.

Trump menuduh Hamas mencuri sebagian besar bantuan makanan yang dikirimkan. "Banyak makanan itu dicuri oleh Hamas… mereka mencurinya, lalu menjualnya," klaimnya. Ia menegaskan bahwa AS akan terus mengirimkan bantuan ke Gaza dan mendesak negara lain untuk melakukan hal yang sama. "Situasi di Gaza bukan hanya masalah AS; ini adalah masalah internasional," tegasnya.

Sebelumnya, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, mengumumkan bahwa delegasi AS akan kembali ke Washington, DC, setelah tanggapan Hamas menunjukkan "kurangnya keinginan" untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. AS kini akan mempertimbangkan "opsi alternatif" untuk mengamankan para sandera dan menstabilkan Gaza.

Sejak awal Maret, Israel telah menarik diri dari pelaksanaan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas, sambil terus menutup perlintasan Gaza dan menghalangi ratusan truk bantuan memasuki wilayah tersebut.

Israel terus melancarkan serangan mematikan terhadap Gaza sejak akhir 2023, yang telah menewaskan lebih dari 59.800 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Krisis kelaparan juga semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir akibat blokade dan pengelolaan bantuan yang tidak tepat.

Pada bulan November, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di wilayah tersebut.

Scroll to Top