Presiden Prabowo Subianto secara tiba-tiba mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/7) malam. Pertemuan mendadak ini difokuskan pada pembahasan terkait pelanggaran standar mutu beras premium dan medium yang beredar di pasaran.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.
Isu utama yang dibahas adalah penertiban pasokan beras dan penindakan terhadap temuan pelanggaran standar mutu beras yang beredar di masyarakat. Presiden Prabowo menginstruksikan agar penegakan hukum dilakukan tanpa toleransi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengindikasikan bahwa penyidikan kasus beras oplosan telah mengarah pada empat produsen besar, yaitu PT FS, PT WPI, SY, dan SR. Langkah ini diambil setelah Satgas Pangan Polri memeriksa 16 produsen beras besar.
Penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan ahli, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta memasang garis polisi di lokasi produksi dan gudang.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan ratusan merek beras yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pemerintah menegaskan bahwa penegakan hukum akan diterapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan beras oplosan.
Keterlibatan Gubernur Bank Indonesia dan Kepala PPATK dalam pertemuan tersebut menunjukkan fokus pada pengawasan transaksi keuangan dan menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Kapolri juga menambahkan bahwa penanganan kasus beras oplosan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga di berbagai daerah.
