Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis di Swiss Bell Hotel Tarakan, Kalimantan Utara, pada Rabu (30/7). Fokus utama kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas internet dan keamanan siber guna mendukung transformasi digital di wilayah Kalimantan Utara.
Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Marsda TNI Eko D. Indarto. Turut hadir perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Deddy Harryady, S.Kom., sebagai narasumber.
Marsda TNI Eko D. Indarto menjelaskan bahwa kehadiran Kemenko Polhukam di Kaltara merupakan bagian dari program koordinasi, melibatkan Komdigi, BSSN, dan operator pengelola jaringan internet. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas internet di daerah dan memperkuat keamanan siber dari berbagai potensi ancaman.
Kemenko Polkam RI berupaya membangun kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan pembangunan "Zero Blank Spot" di Kaltara. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses internet, mempermudah komunikasi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan berkontribusi pada kedaulatan digital Indonesia.
Eko juga menyoroti pentingnya literasi digital yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman siber. Ia mengajak DKISP Kaltara untuk memetakan wilayah-wilayah yang masih mengalami blank spot, serta meminta penyedia layanan internet untuk memprioritaskan peningkatan layanan di area tersebut.
Menurutnya, ketertinggalan akses internet bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga ketimpangan hak warga negara. Oleh karena itu, semua pihak terkait harus bekerja sama untuk memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam era transformasi digital.
Kemenko Polkam menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun konsep perencanaan dan peta jalan kedepan. Dukungan penuh akan diberikan untuk program pembangunan pemerintah yang bertujuan mengurangi keterbatasan internet dan membantu pembangunan di daerah.
