TARAKAN – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penting di Tarakan, Kalimantan Utara, dengan fokus utama meningkatkan kapasitas internet dan keamanan siber. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya mendukung transformasi digital di wilayah tersebut.
Rakor yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Tarakan ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Marsda TNI Eko D. Indarto. Turut hadir perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Deddy Harryady, S.Kom., yang juga bertindak sebagai narasumber.
Marsda TNI Eko D. Indarto menjelaskan bahwa kehadiran Kemenko Polkam di Kaltara merupakan wujud koordinasi antara Komdigi, BSSN, dan para operator penyedia jaringan internet. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas internet di daerah dan memperkuat keamanan siber dari berbagai potensi ancaman.
Eko menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan “Zero Blank Spot” di Kaltara. Dengan penguatan jaringan internet, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah berkomunikasi, mengakses pendidikan, dan berkontribusi pada kedaulatan digital Indonesia.
Lebih lanjut, Eko mengingatkan tentang bahaya ancaman siber yang mengintai di era digital ini. Ia mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh potensi ancaman tersebut.
DKISP Kaltara diminta untuk memetakan wilayah-wilayah yang masih mengalami blank spot, sementara penyedia layanan internet diharapkan memprioritaskan peningkatan layanan di daerah-daerah tersebut. Eko menegaskan bahwa akses digital yang tertinggal bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga ketimpangan hak warga negara.
Oleh karena itu, Kemenko Polkam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam arus transformasi digital. Pemerintah daerah diharapkan menyusun konsep perencanaan yang jelas untuk mengatasi keterbatasan internet di wilayahnya dan mendukung program pembangunan secara keseluruhan.
