Solo – Mantan Presiden RI, Joko Widodo, memberikan tanggapannya terkait arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kader partai untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Instruksi ini disampaikan Megawati dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP di Bali.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan bahwa setiap partai politik memiliki hak untuk menentukan kebijakan internalnya sendiri.
Pernyataan Megawati muncul beberapa saat setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menerima amnesti dari Presiden Prabowo terkait kasus suap PAW DPR RI. Amnesti ini diberikan menjelang Kongres PDIP yang diadakan di Bali. Jokowi menolak untuk memberikan komentar terkait kongres partai tersebut, menyebutnya sebagai urusan internal partai.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, termasuk memberikan remisi, grasi, amnesti, dan abolisi. Ia menghormati hak istimewa tersebut dan meyakini bahwa Presiden Prabowo telah mempertimbangkan berbagai aspek politik, hukum, dan sosial sebelum memberikan amnesti kepada Hasto bersama dengan lebih dari seribu narapidana lainnya.
