Pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, senilai belasan triliun rupiah atau setara US$1 miliar, menghadapi kendala serius akibat aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas). Meskipun demikian, BYD tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan pabrik yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025.
Presiden Direktur BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, menyatakan bahwa progres pembangunan pabrik berjalan lancar sesuai jadwal. Pabrik yang berlokasi di kawasan industri Subang ini direncanakan memiliki kapasitas produksi 150.000 unit kendaraan listrik per tahun, dengan fokus pasar ekspor.
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, telah mengunjungi kantor pusat BYD di China untuk memastikan kelancaran investasi. BKPM menyatakan kepuasannya terhadap progres pembangunan pabrik.
Namun, gangguan dari ormas menjadi perhatian utama. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendesak pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi masalah ini. Ia menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia.
"Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," tegas Eagle Zhao.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga turut angkat bicara. Ia mengklaim bahwa progres pembangunan pabrik tetap berjalan, khususnya terkait pembebasan lahan. Dedi berencana mengundang berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses pembebasan lahan tersebut.
