Pemerintahan Presiden Trump menghadapi badai kritik setelah Harvard University mengajukan gugatan hukum atas pembekuan dana federal senilai $2,2 miliar. Langkah ini memicu reaksi keras dari dunia pendidikan tinggi AS, dengan lebih dari 150 universitas bergabung dalam protes yang mengecam campur tangan pemerintah yang dianggap berlebihan dan mengancam otonomi akademis.
Gugatan Harvard, yang diumumkan oleh Presiden Universitas Alan M. Garber, menuduh pemerintah melakukan "kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pantas atas universitas." Gugatan tersebut mengklaim bahwa pembekuan dana mengancam penelitian medis penting, termasuk upaya untuk meningkatkan harapan hidup anak-anak penderita kanker dan memahami penyebaran penyakit menular. Selain itu, pemerintah juga mengancam untuk menarik dana sebesar $8,7 miliar untuk lima rumah sakit di Boston yang dianggap terpisah dari kendali Harvard, tindakan yang digambarkan sebagai "sewenang-wenang."
Menanggapi gugatan tersebut, Gedung Putih menyatakan bahwa Harvard "menempatkan dirinya dalam posisi kehilangan dana federal."
Surat protes yang ditandatangani oleh ratusan pemimpin universitas, termasuk semua anggota Ivy League kecuali Columbia dan Dartmouth, menyerukan "keterlibatan yang konstruktif" dengan pemerintah, namun menegaskan penolakan terhadap "campur tangan pemerintah yang tidak semestinya" dan penggunaan dana penelitian publik secara paksa.
Sementara itu, Institut Kesehatan Nasional (NIH), penyandang dana penelitian medis terbesar di dunia, mengumumkan bahwa mereka akan menarik pendanaan dari universitas yang memboikot perusahaan Israel atau menjalankan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI). Kebijakan baru ini, yang berlaku untuk hibah baru dan yang sudah ada, dapat berdampak luas bagi universitas riset di seluruh AS, yang sudah mengalami tekanan akibat pemotongan hibah federal.
NIH memberikan sekitar 60.000 hibah penelitian setiap tahun, dengan anggaran tahunan sebesar $48 miliar. Harvard sendiri menerima $488 juta dari NIH pada tahun 2024.
S&P Global Ratings memperingatkan bahwa "risiko kredit yang meningkat untuk perguruan tinggi dan universitas AS dengan penelitian yang didanai federal yang signifikan sedang meningkat" akibat kebijakan yang dapat mengurangi atau menunda pendanaan. Meskipun universitas-universitas ini umumnya memiliki cadangan yang cukup, dampak jangka panjang dari pemotongan dana masih menjadi perhatian.
Konflik antara pemerintah dan universitas ini berakar pada klaim bahwa beberapa universitas menoleransi antisemitisme di kampus, serta penolakan pemerintah terhadap program DEI. Pemerintah telah mengancam anggaran dan status bebas pajak universitas, serta pendaftaran mahasiswa asing, jika mereka tidak memenuhi tuntutan.
