Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait polemik Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pihaknya belum secara spesifik menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam operasi tersebut.
"KPK hanya membenarkan adanya OTT di Sulawesi Tenggara, tanpa menyebutkan identitas pihak-pihak yang terlibat," ujar Setyo.
Saat ini, tim penyidik KPK telah mengamankan sejumlah pihak dari kalangan swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Setyo memastikan bahwa Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, tidak berada di lokasi saat OTT berlangsung.
"Memang benar, Bupati tidak berada di tempat kejadian. Namun, beberapa pihak lain, baik dari swasta maupun PNS, telah diamankan," jelas Setyo.
Pernyataan ini muncul setelah adanya bantahan dari berbagai pihak, termasuk Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, yang menegaskan bahwa Abdul Azis tidak terjaring OTT. Sahroni justru menuding adanya upaya dramatisasi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo, menilai bahwa pernyataan KPK berpotensi menciptakan opini yang menyesatkan. Ia menolak pola penegakan hukum yang dianggap dramatis dan menyasar figur tertentu, terutama menjelang agenda internal partai.
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sendiri telah membantah kabar keterlibatannya dalam OTT. Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mengikuti proses hukum yang berlaku, jika memang ada. Namun, ia juga menyayangkan jika hal ini merupakan bagian dari drama dan framing yang dapat mengganggu psikologisnya dan masyarakat.
