Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan keinginannya untuk menguasai penuh kendali militer atas seluruh wilayah Gaza. Sikap ini diambil di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap agresi yang telah berlangsung hampir dua tahun di wilayah tersebut.
"Itulah yang kami inginkan," tegas Netanyahu dalam wawancaranya, mengindikasikan bahwa Israel tidak bermaksud untuk menetap permanen atau memerintah Gaza secara langsung. Netanyahu menambahkan bahwa Israel menginginkan zona keamanan di sekeliling Gaza dan akan menyerahkan pemerintahan wilayah tersebut kepada pasukan Arab. Meski demikian, ia tidak memberikan rincian mengenai mekanisme pemerintahan atau negara Arab mana yang akan terlibat.
Menurut sebuah sumber, salah satu skenario yang dipertimbangkan Israel adalah pengambilalihan bertahap wilayah-wilayah Gaza yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali militer. Sebelum operasi militer dimulai, peringatan evakuasi akan diberikan kepada warga Palestina di area terkait, memberi mereka waktu beberapa minggu.
Keputusan untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza akan membalikkan kebijakan Israel tahun 2005, di mana warga negara dan tentara Israel ditarik dari wilayah tersebut, meskipun Israel tetap memegang kendali atas perbatasan, wilayah udara, dan utilitas. Pihak sayap kanan menyalahkan penarikan tersebut atas keberhasilan Hamas dalam meraih kekuasaan di Gaza melalui pemilu 2006.
Saat ini, belum jelas apakah Netanyahu berniat melakukan pengambilalihan jangka panjang atau operasi singkat untuk membubarkan Hamas dan membebaskan sandera Israel.
Reaksi Keras Hamas
Hamas mengecam pernyataan Netanyahu sebagai "kudeta terang-terangan" terhadap proses negosiasi. Mereka menilai rencana Netanyahu untuk memperluas agresi mengindikasikan bahwa ia bersedia mengorbankan para tawanannya.
Sementara itu, seorang sumber resmi Yordania menyatakan bahwa negara-negara Arab hanya akan mendukung solusi yang disetujui oleh Palestina. Keamanan di Gaza, menurutnya, harus ditangani melalui lembaga-lembaga Palestina yang sah.
Pejabat Hamas, Osama Hamdan, menegaskan bahwa kelompoknya akan memperlakukan pasukan apa pun yang dibentuk untuk memerintah Gaza sebagai pasukan "pendudukan" yang terkait dengan Israel.
