Judi online bukan lagi isu samar di Indonesia. Perputaran uang haram ini mencapai angka fantastis, diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, melibatkan jutaan pemain yang tergiur iming-iming keuntungan instan. Bahkan, ada dugaan nilai transaksi ilegal ini bisa mendekati angka Rp900 triliun. Deposit judi online saja diperkirakan mencapai Rp51 triliun di tahun 2024.
Lonjakan transaksi digital melalui dompet elektronik (e-wallet) hingga 90% turut memicu kekhawatiran. Integrasi sistem pembayaran digital, tanpa pengawasan ketat, rentan dimanfaatkan sindikat judi untuk menyembunyikan jejak aliran dana.
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan digital menjadi lahan subur bagi praktik haram ini. Iklan "game penghasil uang" dan "taruhan bola online" menjerat masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan janji kemenangan mudah dan kekayaan instan. Pengguna teknologi keuangan (fintech) yang belum siap menghadapi risiko penipuan menjadi sasaran empuk kejahatan siber.
Upaya pemblokiran jutaan konten judi online oleh pemerintah dan penutupan ribuan rekening terkait oleh OJK dan perbankan seringkali kalah cepat dengan aksi pelaku yang menciptakan domain baru atau menggunakan akun e-wallet palsu.
Pesatnya inovasi fintech di Indonesia, yang menjadi primadona investasi startup, paradoksnya turut mendukung maraknya judi online. Sektor ini mencakup layanan pembayaran digital, asuransi berbasis teknologi (insurtech), hingga pinjaman online. Walaupun secara teori membuka akses bagi masyarakat yang belum terjangkau perbankan (unbanked), kenyataannya celah pengawasan belum sempurna. Praktik pencucian uang dan judi online tumbuh subur di balik euforia perkembangan fintech.
Implikasi Kelemahan Ekosistem Keuangan Digital
Indonesia menjadi magnet investasi fintech karena populasi besar dan transaksi digital yang terus meningkat. Transaksi digital payment menembus 34,5 miliar kali transaksi, tumbuh 36,1% secara tahunan (year-on-year). Penggunaan QRIS pun naik 175,1% pada periode yang sama. Di satu sisi, ini menandakan ekosistem keuangan digital kita aktif dan cepat beradaptasi. Di sisi lain, efektivitas pengawasan belum sebanding dengan percepatan teknologi.
Modus penggunaan QRIS untuk menyamarkan transaksi menjadi contoh nyata. Pemain judi mentransfer nominal kecil secara berulang ke akun penampung melalui QRIS di berbagai merchant. Ketika digabungkan, nilainya bisa puluhan juta hingga ratusan juta rupiah per hari. Kurangnya real-time monitoring dan integrasi data lintas platform menjadi kelemahan utama, meskipun berbagai lembaga telah merumuskan standar dan ketentuan terkait.
Masyarakat yang tidak siap menghadapi tawaran "cuan cepat" berbasis aplikasi menjadi masalah krusial. Tak sedikit yang rela meminjam uang di platform pinjaman online ilegal untuk deposit ke situs judi online. Anak muda pun terjerat melalui plugin gim atau link streaming yang menampilkan pop-up judi online.
Penegakan hukum yang reaktif juga menjadi tantangan. Operator judi selalu menyiapkan domain cadangan, dan transaksi e-wallet seringkali luput dari pemeriksaan. Banyak platform belum memakai kecerdasan buatan (AI) canggih untuk menapis transaksi mencurigakan. Ketiadaan data hub nasional membuat identifikasi judi online kerap memakan waktu lama.
Inti persoalan terletak pada kurangnya sinkronisasi dan belum tegaknya sistem integrasi. Implementasi cetak biru sistem pembayaran (IPS Blueprint 2025) belum diiringi pemantauan transaksi yang kuat.
Penguatan Ekosistem Keuangan Digital
Untuk menuntaskan praktik judi online, ada empat langkah penting:
Membangun data hub terpadu antarlembaga. Langkah ini memungkinkan identifikasi aktivitas anomali secara real-time.
Mewajibkan penyedia jasa keuangan digital mengadopsi AI. Dengan AI, pola transaksi mencurigakan akan lebih cepat terendus. Kerangka perizinan fintech perlu diperketat.
Meningkatkan literasi keuangan digital. Edukasi soal risiko judi online dan kejahatan siber harus digencarkan.
Penegakan hukum yang lebih solid dan cepat. Harus ada mekanisme "blokir simultan" dan kerja sama internasional untuk menutup celah server di luar negeri.
Langkah-langkah ini sejalan dengan visi IPS Blueprint 2025, yaitu: menciptakan sistem pembayaran yang interoperabel, inklusif, dan aman. Pemantapan langkah-langkah yang padu, mulai integrasi data lintas lembaga, pemanfaatan AI, peningkatan literasi, sampai penegakan hukum tegas, dapat menutup peluang para sindikat judi. Dengan begitu, IPS Blueprint 2025 betul-betul terasa dampaknya dalam melindungi masyarakat dan memajukan ekonomi digital Indonesia.
