Jakarta – Rusia dengan tegas menolak rencana Israel untuk memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa langkah ini akan memperburuk situasi yang sudah memprihatinkan di wilayah Palestina tersebut.
"Implementasi keputusan dan rencana yang menuai kecaman luas ini berpotensi memperburuk situasi yang sangat dramatis di Gaza, yang mengarah pada bencana kemanusiaan," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia.
Menurut Rusia, jika rencana Israel dijalankan, tidak akan ada lagi warga sipil yang aman di Gaza, dan berpotensi menjadi sasaran pengusiran paksa. Rusia menuduh Israel memiliki niat untuk secara bertahap merebut dan menduduki seluruh wilayah Gaza.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga memperingatkan bahwa tindakan ini akan menghambat upaya internasional untuk meredakan ketegangan di wilayah konflik, yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang serius bagi stabilitas Timur Tengah secara keseluruhan. Rusia menekankan pentingnya gencatan senjata segera di Gaza.
"Rusia menegaskan kembali posisinya yang konsisten mengenai perlunya gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera dan tahanan, serta pemulihan akses kemanusiaan tanpa hambatan," tegasnya.
Rusia menekankan bahwa penyelesaian konflik Palestina hanya dapat dicapai berdasarkan hukum internasional yang telah ditetapkan, yang berfokus pada prinsip solusi dua negara, yang mencakup pembentukan negara Palestina yang merdeka di dalam perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel.
Netanyahu Tegaskan Pembebasan Gaza dari Hamas
Meskipun ada rencana yang disetujui kabinet Israel untuk mengalahkan Hamas, pasukan Israel bersiap untuk menguasai Kota Gaza, sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menduduki Gaza, melainkan akan "membebaskan Gaza dari Hamas".
Ia menyatakan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan "pemerintahan sipil yang damai" akan membantu membebaskan para sandera dan mencegah ancaman di masa mendatang.
Kantor Netanyahu menyatakan bahwa kabinet telah mengadopsi "lima prinsip", yaitu pelucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.
