Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan berlangsung di Alaska pekan depan. Pertemuan ini, yang juga melibatkan sejumlah pemimpin negara Eropa, diperkirakan akan membahas berbagai isu krusial, termasuk konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.
Sebelumnya, pada akhir Februari 2025, Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah bertemu di Gedung Putih. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. AS berupaya mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina, tetapi Ukraina masih enggan karena khawatir wilayahnya akan direbut oleh Rusia.
Beberapa pemimpin negara Eropa menyatakan dukungan mereka terhadap upaya diplomatik Trump. Namun, mereka menekankan bahwa setiap pembicaraan damai harus didahului dengan gencatan senjata dan melibatkan partisipasi aktif dari pihak Ukraina.
Meskipun demikian, Zelensky tidak termasuk dalam daftar peserta KTT Alaska. Gedung Putih mengklaim belum sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan keterlibatan Zelensky di masa mendatang.
Seorang pejabat Gedung Putih menjelaskan bahwa keterlibatan Zelensky kemungkinan akan dipertimbangkan setelah pertemuan antara Trump dan Putin. Trump juga terbuka untuk mengadakan pertemuan puncak trilateral yang melibatkan ketiga pemimpin.
"Gedung Putih sedang merencanakan pertemuan bilateral atas permintaan Presiden Putin," kata pejabat tersebut.
Sejak Trump mengumumkan rencananya untuk bertemu dengan Putin, upaya diplomatik intensif telah dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari sekutu AS.
Namun, pengumuman Trump tidak secara eksplisit menyebutkan apakah atau kapan Zelensky akan dilibatkan dalam proses perdamaian. Zelensky dan para pemimpin Eropa telah menekankan bahwa Ukraina harus menjadi bagian dari setiap diskusi tentang mengakhiri perang.
Menanggapi situasi ini, Zelensky menyampaikan apresiasi dan dukungan penuhnya terhadap pernyataan bersama yang menekankan pentingnya kebebasan Ukraina untuk menentukan nasibnya sendiri.
"Negosiasi yang berarti hanya dapat terjadi dalam konteks gencatan senjata atau pengurangan permusuhan. Jalan menuju perdamaian di Ukraina tidak dapat diputuskan tanpa Ukraina," bunyi pernyataan tersebut.
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa setiap perjanjian diplomatik untuk mengakhiri perang harus mencakup jaminan keamanan yang kuat dan kredibel yang memungkinkan Ukraina untuk secara efektif mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.
