Presiden Donald Trump mengisyaratkan langkah kontroversial untuk memindahkan para tunawisma menjauh dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Wacana ini muncul di tengah renungannya tentang potensi pengambilalihan kendali federal atas kota tersebut, yang selama ini diatur oleh pemerintah daerah Distrik Columbia di bawah pengawasan Kongres.
Trump menyatakan bahwa dirinya akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan rencananya bagi Washington DC. Sang miliarder berjanji akan menjadikan ibu kota lebih aman dan indah. Prioritas utamanya adalah "memindahkan para tunawisma, segera," dengan janji menyediakan tempat tinggal, namun di lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu, ia menegaskan akan segera memenjarakan para pelaku kejahatan yang ada di kota.
Berdasarkan data pemerintah tahun lalu, Washington DC berada di peringkat ke-15 dalam daftar kota-kota besar AS dengan populasi tunawisma terbanyak. Meskipun jumlahnya masih signifikan, angka ini sebenarnya telah menurun dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Trump juga mengancam akan mengerahkan Garda Nasional sebagai bagian dari penanganan masalah kejahatan di Washington, yang menurutnya meningkat. Padahal, data kepolisian menunjukkan bahwa kejahatan dengan kekerasan di ibu kota justru menurun sebesar 26 persen pada paruh pertama tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, tingkat kejahatan di kota tersebut pada tahun lalu telah mencapai titik terendah dalam tiga dekade terakhir.
Wali Kota Washington, Muriel Bowser, menanggapi dengan mengatakan bahwa klaim mengenai lonjakan kejahatan tidak berdasar dan perbandingan dengan negara yang dilanda perang adalah berlebihan dan keliru.
Ancaman pengerahan Garda Nasional ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, Trump juga mengerahkan pasukan cadangan militer ke Los Angeles untuk meredam protes terkait penggerebekan imigrasi, meskipun mendapat penolakan dari para pemimpin lokal.
Presiden Trump memang kerap mempertimbangkan penggunaan militer untuk mengendalikan kota-kota besar di Amerika, yang sebagian besar berada di bawah kendali Partai Demokrat.
