Ketegangan di Laut China Selatan kembali meningkat setelah insiden tabrakan yang melibatkan kapal perang Angkatan Laut Tiongkok dan kapal Penjaga Pantai mereka sendiri. Peristiwa ini terjadi ketika kapal-kapal Tiongkok tersebut berusaha mengejar kapal patroli Filipina di dekat Karang Scarborough pada hari Senin, 11 Agustus 2025.
Menurut juru bicara Penjaga Pantai Filipina, Komodor Jay Tarriela, insiden bermula saat kapal-kapal Filipina mengawal armada yang membawa bantuan untuk para nelayan di perairan yang disengketakan. Video yang dirilis oleh pihak Filipina menunjukkan momen tabrakan antara kapal Penjaga Pantai Tiongkok dan kapal perang besar bernomor lambung 164, disertai suara benturan keras.
Tarriela menjelaskan bahwa kapal Penjaga Pantai Tiongkok CCG 3104, yang mengejar kapal BRP Suluan milik Filipina dengan kecepatan tinggi, melakukan manuver berbahaya dari sisi kanan belakang kapal Filipina, sehingga mengakibatkan tabrakan dengan kapal perang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat.
Akibat benturan tersebut, bagian haluan kapal CCG 3104 mengalami kerusakan parah hingga tidak layak berlayar. Tarriela menambahkan bahwa tawaran bantuan dari kapal Filipina tidak mendapat respons dari awak kapal Tiongkok.
Sementara itu, juru bicara Penjaga Pantai Tiongkok, Gan Yu, mengonfirmasi adanya konfrontasi pada hari Senin, namun tidak menyinggung soal tabrakan. Dalam pernyataannya, Gan Yu menyebutkan bahwa Penjaga Pantai Tiongkok mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai hukum, termasuk memantau, menekan dari luar, memblokir, dan mengendalikan kapal-kapal Filipina untuk mengusir mereka.
Sebelum tabrakan, kapal BRP Suluan sempat menjadi target semprotan meriam air dari kapal Tiongkok. Namun, kapal Filipina berhasil menghindar. Tidak ada laporan mengenai korban luka dalam insiden ini.
Scarborough Shoal, yang berbentuk rantai segitiga dari terumbu karang dan batu, telah lama menjadi sumber ketegangan antara Tiongkok dan Filipina sejak Beijing merebutnya pada tahun 2012. Laut China Selatan merupakan jalur penting perdagangan dunia, dengan lebih dari 60 persen perdagangan maritim global melintas di kawasan ini.
Meskipun Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 telah memutuskan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum. Namun, Tiongkok tetap menolak putusan tersebut.
Menanggapi insiden terbaru, Presiden Filipina Ferdinand Marcos menegaskan bahwa kapal patroli negaranya akan "tetap hadir" di wilayah tersebut demi mempertahankan dan menjalankan hak berdaulat Manila atas wilayah yang diklaim sebagai bagian dari teritorialnya.
