Serangan drone Ukraina ke wilayah Rusia semakin intensif. Pada Senin malam, sistem pertahanan udara Rusia dilaporkan berhasil menembak jatuh puluhan drone yang diluncurkan dari Ukraina. Beberapa di antaranya bahkan mengarah ke ibu kota, Moskow.
Militer Rusia mencatat, 7 UAV (Unmanned Aerial Vehicle) berhasil diintersepsi di atas wilayah Belgorod, 5 lainnya di atas wilayah Bryansk dan Kaluga, 4 di atas Krimea, serta masing-masing 2 di atas wilayah Orlov, Kursk, Voronezh, Ryazan, dan Moskow. Satu drone lainnya dihancurkan di wilayah Tula. Secara keseluruhan, 32 drone berhasil dinetralkan pada malam itu.
Tidak lama kemudian, pihak berwenang mengumumkan keberhasilan intersepsi 7 UAV Ukraina lainnya. Empat di antaranya di wilayah Krimea, dua di Nizhny Novgorod, dan satu di Belgorod.
Wali Kota Moskow, Sergey Sobyanin, mengonfirmasi bahwa pertahanan udara Rusia berhasil menghancurkan 7 drone tambahan yang terbang menuju ibu kota. Drone-drone tersebut jatuh dalam insiden terpisah, dan tim layanan darurat segera dikerahkan ke lokasi kejadian. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan signifikan.
Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan, antara pukul 07.00 dan 13.00 pada hari Senin, total 20 drone lainnya berhasil dijatuhkan di wilayah Kaluga, Bryansk, dan Moskow, serta di atas Laut Hitam.
Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina memang meningkatkan operasi drone jarak jauh, menyasar wilayah perbatasan serta kawasan pemukiman dan infrastruktur di pedalaman Rusia. Rusia merespons dengan serangan presisi tinggi yang diklaim menargetkan fasilitas militer Ukraina, dan menegaskan tidak pernah menargetkan warga sipil.
Meskipun unit pertahanan udara Rusia secara rutin melaporkan keberhasilan mencegat puluhan bahkan ratusan drone dalam sehari, jatuhnya puing-puing terkadang menyebabkan cedera, kerusakan properti, dan gangguan layanan vital.
Di tengah situasi ini, Ukraina menghadapi tekanan domestik dan internasional untuk mencari solusi damai dengan Rusia. Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, baru-baru ini menolak proposal AS untuk mempertimbangkan konsesi teritorial sebagai imbalan atas gencatan senjata.
