Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu hari ini menggelar demonstrasi besar-besaran di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Aksi ini tetap berlangsung meski Bupati Pati, Sudewo, telah membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 250 persen.
Diperkirakan sekitar 100 ribu orang ikut serta dalam aksi unjuk rasa ini. Menurut koordinator aksi, tuntutan massa tidak hanya terkait dengan isu PBB yang sudah dibatalkan.
Kekecewaan masyarakat terhadap Bupati Sudewo memicu aksi ini. Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan antara lain penerapan lima hari sekolah, penggabungan sekolah yang berakibat pada hilangnya pekerjaan guru honorer, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan alasan efisiensi.
"Kebijakan lima hari sekolah dan regrouping sekolah berdampak pada nasib guru honorer. Selain itu, efisiensi di Rumah Sakit Soewondo juga menimbulkan masalah, di mana karyawan lama diberhentikan tanpa pesangon dan digantikan dengan karyawan baru," ungkap Teguh Istyanto, Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu.
Menjelang aksi demonstrasi, dukungan dari masyarakat terus mengalir. Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menerima sumbangan, termasuk ribuan kardus air mineral yang akan didistribusikan di sekitar Alun-alun Pati.
Ribuan Aparat Keamanan Dikerahkan
Untuk mengamankan jalannya aksi, ribuan aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan instansi terkait diterjunkan. Polresta Pati menerapkan skema pengamanan ketat dengan melibatkan 2.684 personel.
"Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis, dengan mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali," ujar Kepala Polresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi.
Petugas juga diimbau untuk bertindak sesuai standar operasional prosedur dan menghindari potensi provokasi. Pihak kepolisian juga mengingatkan peserta aksi untuk tidak membawa barang terlarang yang dapat membahayakan keamanan.
Selain personel pengamanan, tim medis, pemadam kebakaran, dan tim pengurai massa juga disiagakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Bupati Menduga Ada Kepentingan Politik
Bupati Sudewo menduga aksi ini ditunggangi oleh kepentingan politik. Menurutnya, pembatalan kenaikan PBB dan pengembalian kebijakan lima hari sekolah menjadi enam hari seharusnya meredakan protes.
"Kenyataannya, aksi tetap berlangsung. Saya menyimpulkan ada kepentingan politik di balik ini," kata Sudewo.
Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, menyampaikan bahwa Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, telah menegur Bupati Sudewo terkait rencana kenaikan PBB tersebut. Prabowo memerintahkan Sudewo untuk membatalkan kebijakan tersebut, yang kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Bupati Pati.
