Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Bupati Pati, Sudewo, diduga kuat menerima aliran dana haram dari kasus korupsi proyek rel kereta api di Jawa Tengah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik terus mengusut tuntas dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) yang menyeret nama Sudewo.
"Benar, SDW diduga menerima commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta yang sebelumnya melibatkan tersangka RS [Risna Sutriyanto, ASN Kemenhub]," ujar Budi di Jakarta, Rabu (13/8).
Sebelumnya, KPK menyita Rp3 miliar dari Sudewo dalam kasus yang sama. Fakta ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023 lalu, dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Sudewo, yang dihadirkan sebagai saksi, mengklaim uang tersebut berasal dari gaji sebagai anggota DPR dan hasil usaha.
KPK menegaskan akan mendalami fakta persidangan tersebut. Pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana. "Penyidik akan mendalami informasi ini dan menginformasikan perkembangan penyidikan SDW selanjutnya," tegas Budi.
Di sisi lain, warga Pati menggelar demonstrasi besar menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Tuntutan ini dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang kemudian dianulir. DPRD Kabupaten Pati juga sepakat membentuk panitia khusus hak angket terkait desakan pemakzulan Sudewo.
