Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan alasan di balik lambatnya pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang menjadi perhatian publik belakangan ini.
Menurutnya, penyaluran beras SPHP mengikuti panduan teknis dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), di mana prioritas utama adalah pengecer pasar melalui aplikasi SPHP. "Penyaluran beras SPHP difokuskan kepada pengecer pasar yang terdaftar dan menggunakan aplikasi SPHP. Setiap pengecer yang terdaftar dapat memesan maksimal 2 ton," ungkap Rizal.
Selain pengecer, Bulog juga mendistribusikan beras SPHP melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, koperasi kementerian/lembaga, koperasi TNI-Polri, BUMN seperti PT Pos, ID FOOD, PTPN, dan tengah menjajaki kerjasama dengan Pegadaian. Perluasan jaringan ini dilakukan untuk mengimbangi pembatasan kemasan menjadi 5 kilogram dengan pembelian maksimal dua kemasan per orang.
Rizal mengakui kendala utama adalah kurangnya pemahaman sebagian pengecer pasar terhadap penggunaan aplikasi SPHP. "Sebagian besar pengecer di pasar tradisional adalah generasi yang lebih tua dan belum familiar dengan penggunaan smartphone Android," jelasnya. Bulog berupaya membantu pengecer melalui cabang dan gudang di daerah, termasuk menggelar operasi pasar dengan truk ke lokasi dengan harga beras yang tinggi.
Data Bulog menunjukkan bahwa program SPHP kembali dilaksanakan mulai Juli hingga Desember 2025 dengan target penyaluran 1,5 juta ton sepanjang tahun. Hingga Desember, realisasi penyaluran mencapai 13.747 ton, dengan Sulawesi Selatan mencatat realisasi tertinggi sebesar 1,8 juta kilogram, diikuti Jawa Timur 1,33 juta kilogram, dan Aceh 999 ribu kilogram. Saluran distribusi terbesar adalah melalui pengecer pasar rakyat yang menyerap 9,63 juta kilogram. Total penyaluran SPHP dari berbagai jalur mencapai 16,74 juta kilogram dengan melibatkan 5.190 mitra.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran SPHP langsung ke pasar. Ia menekankan pentingnya penyaluran yang lebih cepat karena penyaluran melalui bazar dinilai lambat, sementara pasar memiliki sistem tata niaga beras yang lebih mapan. Target penyaluran SPHP tahun ini adalah 1,3 juta ton.
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, sebelumnya memperkirakan pasokan beras di pasar akan berkurang akibat penurunan suplai gabah dan penutupan sejumlah penggilingan padi. Kondisi ini memperburuk distribusi, terutama saat produksi rendah. Ia menilai penyaluran stok beras pemerintah yang baru dilakukan akhir Juli sudah terlambat, karena harga sudah naik sejak Juni. Ia menekankan pentingnya penyaluran yang tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat cara, dan tepat harga untuk mengendalikan inflasi pangan.
